JAKARTA - Pemerintah didesak segera membatalkan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan TNI (Alutsista) dari Belarusia. Hal ini dinilai merugikan posisi Indonesia secara strategis dalam percaturan politik dunia. "Pemerintah harus menghitung kembali. Jual beli alutsista jangan sampai melalaikan kepentingan bangsa yang lebih luas," ujar Ketua Satuan Kerja Anti Korupsi Front Renovasi Indonesia (SKAK-FRI) Bob R Randilawe di Jakarta, Senin (11/7/2011). Negara pecahan bekas Uni Soviet itu, dinilai Bob punya banyak masalah terkait HAM dan ekonomi global. Di bawah rezim Presiden Alexander Lukashenko yang berkuasa sejak 1994, Belarusia dikenal kerap menindas demokrasi dengan melakukan penangkapan terhadap aktivis oposisi dan wartawan pada represi politik pascapemilu 19 Desember 2010 lalu. Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?
Belarussia, jelasnya, juga tengah mendapat sanksi ekonomi dan embargo dari Uni Eropa. Padahal, Uni Eropa merupakan asal investasi terbesar kedua bagi Indonesia, dengan memberi surplus perdagangan per tahun sekitar USD7,2 miliar. Nilai perdagangan yang diberikan Uni Eropa ini, menurutnya jauh lebih strategis untuk diperhatikan Indonesia, daripada memaksakan transaksi alutsista dengan bekas negara komunis ini. "Jangan sampai Indonesia ikut dicap membiayai negara yang menindas wartawan dan aktivis di Belarussia, dan jangan sampai Indonesia mendapat kecaman dari Uni Eropa yang jadi tolok ukur kemajuan perdagangan Indonesia," ungkapnya. (ded)
Belarussia, jelasnya, juga tengah mendapat sanksi ekonomi dan embargo dari Uni Eropa. Padahal, Uni Eropa merupakan asal investasi terbesar kedua bagi Indonesia, dengan memberi surplus perdagangan per tahun sekitar USD7,2 miliar. Nilai perdagangan yang diberikan Uni Eropa ini, menurutnya jauh lebih strategis untuk diperhatikan Indonesia, daripada memaksakan transaksi alutsista dengan bekas negara komunis ini. "Jangan sampai Indonesia ikut dicap membiayai negara yang menindas wartawan dan aktivis di Belarussia, dan jangan sampai Indonesia mendapat kecaman dari Uni Eropa yang jadi tolok ukur kemajuan perdagangan Indonesia," ungkapnya. (ded)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar