Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.
PADANG" Menko Kesra, Agung Laksono mengatakan sebanyak 15 ribu jiwa korban tsunami Mentawai yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara) di beberapa titik wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum hidup layak. Hal itu disebabkan, lokasi yang mereka tempati saat ini merupakan kawasan hutan produksi milik HPH PT Minas Pagai Lumber (MPL).
œDari pantauan kita, masyarakat di sana kehidupannya belum normal, itu karena lokasi pengungsian mereka jauh dari perkampungan lama yang terkena tsunami, kata Agung di ruang VIP, Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), usai mengunjungi korban tsunami Mentawai, Senin (25/7/2011).
Dengan kondisi itu, kata Agung, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat harus bersama-sama melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional, untuk mengupayakan lahan bercocok tanam bagi masyarakat di pengungsian.
œUntuk masyarakat korban tsunami yang tinggal di Huntara bisa diberikan setengah hektare (ha) tanah untuk bercocok tanam, kata Agung.
Lanjut Agung, untuk memperoleh lahan, perlu alih fungsi lahan hutan produksi setempat, untuk diberikan kepada masyarakat. Masyarakat paling butuh 100 ha untuk lahan bercocok tanam.
œKarena pemerintah yang meminta mereka pindah, demi keselamatan masyarakat, pemerintah harus menyediakan lahan untuk masyarakat, tegasnya.
Untuk bertahan di pengungsian, menurut Agung, pemerintah harus menyediakan beras miskin dan uang lauk pauk selama masyarakat tinggal di Huntara.
œPersoalan ini akan saya bicarakan dengan Kementerian Sosial, katanya.
Sedangkan Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim mengatakan, pihaknya akan sesegera mungkin memanggil Bupati Mentawai, Edison Saleleubaja untuk mengurus lahan bagi masyarakat tersebut.
œJangan sampai tak ada lahan yang akan digarap, masyarakat kembali ke tempat tinggal semula, ujarnya.
(opx)
PADANG" Menko Kesra, Agung Laksono mengatakan sebanyak 15 ribu jiwa korban tsunami Mentawai yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara) di beberapa titik wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum hidup layak. Hal itu disebabkan, lokasi yang mereka tempati saat ini merupakan kawasan hutan produksi milik HPH PT Minas Pagai Lumber (MPL).
œDari pantauan kita, masyarakat di sana kehidupannya belum normal, itu karena lokasi pengungsian mereka jauh dari perkampungan lama yang terkena tsunami, kata Agung di ruang VIP, Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), usai mengunjungi korban tsunami Mentawai, Senin (25/7/2011).
Dengan kondisi itu, kata Agung, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat harus bersama-sama melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional, untuk mengupayakan lahan bercocok tanam bagi masyarakat di pengungsian.
œUntuk masyarakat korban tsunami yang tinggal di Huntara bisa diberikan setengah hektare (ha) tanah untuk bercocok tanam, kata Agung.
Lanjut Agung, untuk memperoleh lahan, perlu alih fungsi lahan hutan produksi setempat, untuk diberikan kepada masyarakat. Masyarakat paling butuh 100 ha untuk lahan bercocok tanam.
œKarena pemerintah yang meminta mereka pindah, demi keselamatan masyarakat, pemerintah harus menyediakan lahan untuk masyarakat, tegasnya.
Untuk bertahan di pengungsian, menurut Agung, pemerintah harus menyediakan beras miskin dan uang lauk pauk selama masyarakat tinggal di Huntara.
œPersoalan ini akan saya bicarakan dengan Kementerian Sosial, katanya.
Sedangkan Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim mengatakan, pihaknya akan sesegera mungkin memanggil Bupati Mentawai, Edison Saleleubaja untuk mengurus lahan bagi masyarakat tersebut.
œJangan sampai tak ada lahan yang akan digarap, masyarakat kembali ke tempat tinggal semula, ujarnya.
(opx)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar