Pengalihan truk angkutan barang di ruas tol dalam kota awalnya dilakukan selama sepekan pada KTT ASEAN. Ternyata langkah ini dinilai mampu menurunkan angka kemacetan dalam ruas tol dalam kota. Kebijakan ini akhirnya diperpanjang selama sebulan terhitung mulai dari tanggal 10 Mei 2011 sampai 10 Juni 2011.
Pembatasan operasional truk dan angkutan berat masuk tol dalam kota (Cawang-Tomang) diklaim mampu mengurangi kemacetan hingga angka 30 persen. Tapi, imbasnya ada pada kemacetan di jalur lain atau jalan yang harus dilalui truk tersebut akibat pengalihan arus lalu lintas itu.
Menurut kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono kelancaran arus lalu lintas terjadi di tol Tomang hingga Cawang. Masyarakat juga mendukung pembatasan jam operasional truk ini tetap dilanjutkan. Rencananya, pembatasan operasional truk akan mulai pukul 05.00 hingga 09.00 WIB, dan pukul 15.00 hingga 22.00 WIB.
Truk tersebut nantinya akan lewat jalur lain atau JORR. Pengalihan truk dari Tangerang menuju Pelabuhan Tanjung Priok diberikan dua alternatif ruas tol Jakarta-Tangerang, ruas tol JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), ruas tol Bandara (Pluit-Penjaringan) dan ruas tol Pelabuhan Tanjung Priok.
Kemudian, angkutan barang dari arah Pelabuhan Tanjung Priok menuju Cikarang harus melalui alternatif tol Tanjung Priok-Cawang (Wiyoto Wiyono) dan ruas tol Jakarta-Cikampek- Cikarang atau Arteri Cakung-Cilincing, ruas tol Cilincing-Cikunir. Lalu, dari Bogor ke Pelabuhan Tanjung Priok dialihkan melalui ruas tol Jagorawi, ruas Tol Taman Mini-Cawang. Ruas tol Cawang-Tanjung Priok (IWiyoto Wiyono) ke Pelabuhan Tanjung Priok.
Kondisi kemacetan di wilayah Ibu Kota, terjadi pada beberapa titik pintu tol. Titik-titik macet tol dalam kota itu terjadi di gerbang tol Cikunir, Bekasi Barat, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Tomang, Jakarta Barat, Kamal, Cengkareng, dan Cawang, Jakarta Timur.
Kebijakan pengalihan truk ini dianggap berdampak positif untuk pengguna jalan tol dalam kota. Berdasarkan data, kecepatan mobil yang semula rata-rata sekitar 15-20 km/jam atau jalan dengan level D, bisa meningkat menjadi 60-80 km/jam atau naik menjadi level B.
Tapi, keputusan ini menimbulkan masalah baru. Banyak kontradiksi yang terjadi seperti reaksi dari wilayah tetangga DKI, terganggunya sektor ekonomi, kemacetan yang parah di wilayah alternatif, serta kembalinya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi roda empat karena menganggap jalan tol dalam kota sudah tidak terlalu macet setelah truk dilarang melintas. Inikah jawaban dari solusi yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan?
(zwr)
Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar