PALEMBANG - Sinyalemen munculnya gerakan bawah tanah bertujuan makar yang digerakkan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) menekankan arti penting tentang adanya bahaya yang mengancam jiwa setiap warga negara ini. Maka, gerakan yang membahayakan kerukunan antarwarga di Indonesia harus tetap diwaspadai untuk menjamin kehidupan berbangsa terus berlangsung baik. Apalagi bila gerakan itu bersifat ekstrem-radikal dan memantik terror terhadap keselamatan manusia. "Ada satu hal yang harus dipahami masyarakat, yakni pentingnya menjaga negara," tanggap Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum DPP Muslimat Nadhatul Ulama (NU), kepada wartawan di Palembang, Sabtu (30/4/2011). Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.
"Yang lebih penting diingatkan adalah bahwa kita ini orang Indonesia yang beragama Islam bukan orang Islam yang hidup di Indonesia, sehingga dengan demikian asas membela kedaulatan negara adalah bagian dari iman," lanjutnya. Menurut Khofifah, kendati begitu, pemerintah juga harus melakukan koreksi atas kebijakan yang diambil baik oleh kalangan eksekutif-yudikatif-legislatif. Dia mencontohkan berbagai kebijakan yang perlu dijelaskan kepada masyarakat seperti pengelolaan sumberdaya alam. Aspek ini disorot Khofifah sebagai fokus yang harus cepat diselesaikan pemerintah. Khofifah menyoal pengelolaan sumber kekayaan alam, misalnya, di kawasan Papua yang dilakukan oleh asing dengan beroperasinya PT Freeport McMoran Inc, yang ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat setempat. Bahkan, dampak buruknya, muncul soal kesenjangan sosial akibat pengolaan sumberdaya yang diserahkan kepada pihak asing tersebut kemudian menjadi konflik. Konflik pun menjadi bibit unggul bagi gerakan bawah tanah yang bertujuan menggulingkan pemerintah.
(ram)
"Yang lebih penting diingatkan adalah bahwa kita ini orang Indonesia yang beragama Islam bukan orang Islam yang hidup di Indonesia, sehingga dengan demikian asas membela kedaulatan negara adalah bagian dari iman," lanjutnya. Menurut Khofifah, kendati begitu, pemerintah juga harus melakukan koreksi atas kebijakan yang diambil baik oleh kalangan eksekutif-yudikatif-legislatif. Dia mencontohkan berbagai kebijakan yang perlu dijelaskan kepada masyarakat seperti pengelolaan sumberdaya alam. Aspek ini disorot Khofifah sebagai fokus yang harus cepat diselesaikan pemerintah. Khofifah menyoal pengelolaan sumber kekayaan alam, misalnya, di kawasan Papua yang dilakukan oleh asing dengan beroperasinya PT Freeport McMoran Inc, yang ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat setempat. Bahkan, dampak buruknya, muncul soal kesenjangan sosial akibat pengolaan sumberdaya yang diserahkan kepada pihak asing tersebut kemudian menjadi konflik. Konflik pun menjadi bibit unggul bagi gerakan bawah tanah yang bertujuan menggulingkan pemerintah.
(ram)
