VIVAnews - Fraksi Partai Demokrat mendukung hak angket kasus Bank Century. Perubahan sikap itu dilakukan setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan indikasi penyelewenangan dalam kasus itu. Gayus Lumbuun, inisiator hak angket Century, menyambut positif dukungan Fraksi Partai Demokrat. Tapi ia mengingatkan, para pendukung hak angket harus mengikuti etika proporsionalitas. If you don't have accurate details regarding news, then you might make a bad choice on the subject. Don't let that happen: keep reading.
"Etikanya dari kami, pengusul, masa tiba-tiba gerbong sudah jalan, kemudian bergabung mengambil alih lokomotif kan nggak bisa begitu etikanya," kata Gayus di sela-sela menemui Forum Nasabah Century di Komisi III DPR, Selasa, 24 November 2009. Jumlah pendukung angket kasus Bank Century terus bertambah. Bahkan sejumlah partai seperti PDIP dan Demokrat telah menginstruksikan anggota fraksinya untuk mendukungnya. Inisiator hak angket mayoritas adalah anggota fraksi PDIP, sedangkan Demokrat adalah fraksi terakhir yang mengirim dukungan. Usul angket Century akan ditentukan nasibnya dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 1 Desember mendatang. Usul angket ini dipicu persetujuan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia mengucurkan dana talangan kepada bank yang bangkrut itu sebesar Rp 6,7 triliun. Angka itu tiga kali lipat dari yang disetujui parlemen. Selain itu, meski dana talangan membengkak, sejumlah nasabah bank tersebut tak bisa mencairkan dananya. ¢ VIVAnews
"Etikanya dari kami, pengusul, masa tiba-tiba gerbong sudah jalan, kemudian bergabung mengambil alih lokomotif kan nggak bisa begitu etikanya," kata Gayus di sela-sela menemui Forum Nasabah Century di Komisi III DPR, Selasa, 24 November 2009. Jumlah pendukung angket kasus Bank Century terus bertambah. Bahkan sejumlah partai seperti PDIP dan Demokrat telah menginstruksikan anggota fraksinya untuk mendukungnya. Inisiator hak angket mayoritas adalah anggota fraksi PDIP, sedangkan Demokrat adalah fraksi terakhir yang mengirim dukungan. Usul angket Century akan ditentukan nasibnya dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 1 Desember mendatang. Usul angket ini dipicu persetujuan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia mengucurkan dana talangan kepada bank yang bangkrut itu sebesar Rp 6,7 triliun. Angka itu tiga kali lipat dari yang disetujui parlemen. Selain itu, meski dana talangan membengkak, sejumlah nasabah bank tersebut tak bisa mencairkan dananya. ¢ VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar