JAKARTA- Tudingan kebohongan yang ditujukan oleh sejumlah tokoh lintas agama terhadap pemerintah dianggap cepat mendapat respons dari yang bersangkutan, karena dianggap orientasinya non-partisan. Ahli Komunikasi Universitas Padjajaran, Eni Maryani menilai tokoh lintas agama lebih didengar karena mereka memiliki jaringan yang cukup luas dan berefek kepada hubungan di tingkat internasional. Tokoh lintas agama non partisan dan mereka memfasilitasi jaringan yang cukup luas. Setahu saya kelompok tersebut memiliki track record yang baik dan ide-ide mereka mencakup di tingkat internasional, katanya saat dihubungi okezone, Sabtu 14 Januari. Think about what you've read so far. Does it reinforce what you already know about mobil keluarga ideal terbaik indonesia? Or was there something completely new? What about the remaining paragraphs?
Respons oleh pemerintah ini, lanjutnya, lebih cepat ditanggapi dibanding kritik oleh sejumlah kalangan politisi yang dianggap hal yang biasa. Pesan tersebut menggabungkan opini tentang pemerintah oleh masyarakat yang diangkat ke media. Kalau kalangan politisi bicara sudah sering. Ini baru lintas agama mengomentari hal tersebut, paling juga ingin diketahui dan agar pemerintah juga berpikir. Saya pikir ini hanya melengkapi saja pandangan yang sudah ada, tambahnya. Sebelumnya, sembilan tokoh lintas agama pada Rabu 11 Januari lalu berkumpul di kantor PP Muhamadiyah, Jakarta. Mereka adalah Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis-Suseno dan Romo Benny Susetyo. Di akhir pertemuan mereka mengeluarkan pernyataan sikap yang menyebut pemerintahan Presiden SBY-Boediono gagal mengemban amanah rakyat, serta melakukan kebohongan publik atas hasil pembangunan. Berikut pemaparan kebohongan yang disampaikan sejumlah tokoh lintas agama dan LSM, misalnya kebebasan beragama, kebebasan pers, perlindungan terhadap TKI-pekerja migran, transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi, pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira polisi, politik yang bersih, santun, beretika, kasus mafia hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus H Tambunan, dan kedaulatan NKRI.
(lsi)
Respons oleh pemerintah ini, lanjutnya, lebih cepat ditanggapi dibanding kritik oleh sejumlah kalangan politisi yang dianggap hal yang biasa. Pesan tersebut menggabungkan opini tentang pemerintah oleh masyarakat yang diangkat ke media. Kalau kalangan politisi bicara sudah sering. Ini baru lintas agama mengomentari hal tersebut, paling juga ingin diketahui dan agar pemerintah juga berpikir. Saya pikir ini hanya melengkapi saja pandangan yang sudah ada, tambahnya. Sebelumnya, sembilan tokoh lintas agama pada Rabu 11 Januari lalu berkumpul di kantor PP Muhamadiyah, Jakarta. Mereka adalah Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis-Suseno dan Romo Benny Susetyo. Di akhir pertemuan mereka mengeluarkan pernyataan sikap yang menyebut pemerintahan Presiden SBY-Boediono gagal mengemban amanah rakyat, serta melakukan kebohongan publik atas hasil pembangunan. Berikut pemaparan kebohongan yang disampaikan sejumlah tokoh lintas agama dan LSM, misalnya kebebasan beragama, kebebasan pers, perlindungan terhadap TKI-pekerja migran, transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi, pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira polisi, politik yang bersih, santun, beretika, kasus mafia hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus H Tambunan, dan kedaulatan NKRI.
(lsi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar