Metrotvnews.com, Semarang: Penolakan sejumlah anggota DPR terhadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2010 dapat diatasi dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menggantikannya. "Pemaparan RAPBN Perubahan 2010 di DPR yang seharusnya dilakukan Menkeu Sri Mulyani dapat digantikan Menko Perekonomian (Hatta Radjasa, red.), karena pembahasan RAPBN harus tetap berjalan, mengingat hal itu berkaitan erat dengan nasib rakyat," kata pengamat politik Teguh Yuwono yang juga pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang itu, di Semarang, Selasa (13/4). Ia mengatakan, pembahasan RAPBN menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga langkah pemboikotan terhadap Menkeu dalam pembahasan RAPBN oleh sejumlah anggota DPR sebenarnya disesalkan karena akan merugikan kepentingan yang lebih besar jika terus berlanjut. "Hal itu tidak bisa didiamkan, sebab akan memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia, mengingat tidak adanya kepastian kebijakan ekonomi yang akan diambil," katanya. Pemerintah, katanya, harus mencari solusi dengan menugaskan langsung Menko Perekonomian untuk memaparkan RAPBN di DPR, menggantikan Menkeu. Namun, katanya, pengambilan langkah tersebut sebenarnya memiliki sejumlah kelemahan. The information about news presented here will do one of two things: either it will reinforce what you know about news or it will teach you something new. Both are good outcomes.
Menko Perekonomian tentunya tidak menguasai permasalahan keuangan secara teknis sebagaimana Menkeu, apalagi menyangkut pembahasan RAPBN. "Namun langkah tersebut merupakan jalan tengah yang dapat diambil pemerintah terkait penolakan Menkeu oleh DPR," katanya. Ia mengatakan, pemboikotan itu sebenarnya dampak tidak adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi DPR dalam kasus Bank Century yang menyeret nama Menkeu, Sri Mulyani dan Wakil Presiden, Boediono. "Hal itu menyiratkan adanya 'ketegangan' antara lembaga legislatif dengan eksekutif, sehingga harus segera dicarikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan itu. Apalagi, langkah pemboikotan semacam itu tidak bisa dibiarkan terus berlanjut," katanya. Ia mengemukakan, pemerintah dapat melakukan lobi kepada para petinggi partai politik yang fraksinya melakukan pemboikotan terhadap Menkeu melalui menteri-menteri yang berasal dari parpol bersangkutan. "Apa fungsinya menteri dari parpol jika tidak bisa memfasilitasinya," tegasnya. Meskipun DPR memang memiliki hak yang mendukung langkah tersebut, katanya, langkah pemboikotan semacam itu tidak bisa dianggap sebagai kewajaran karena berdampak luas. "Terlebih lagi jangan sampai langkah pemboikotan semacam itu menjadi tradisi," kata Teguh. (Ant/ICH)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar