Metrotvnews,com, Depok: Panwaslu Kota Depok, Jawa Barat, akan menyikapi keberadaan baliho Nur Mahmudi Ismail yang banyak dipasang di sejumlah tempat di kota itu yang dianggap menimbulkan berbagai macam penanfsiran politik terutama menjelang Pilkada. "Memang banyaknya baliho bisa menimbulkan berbagai macam penafsiran politisi," kata Ketua Panwaslu Kota Depok Sjamsuhari di Depok, Jumat (9/7). Menurut Sjamsu, jika memang baliho itu bentuk sosialisasi program pemerintah idealnya juga menampilkan gambar wakil wali kota juga sehingga tidak diinterprestasikan bermacam-macam oleh masyarakat. "Tapi bukan berarti hanya gambar wali kota (menjadi) tidak ideal," ujarnya. Sekarang memang belum ada calon dalam Pilkada yang akan digelar 16 Oktober tersebut. "Kita belum tahu siapa saja yang akan maju di Pilkada, kalau hanya bakal calon saat ini memang banyak," katanya. Panwaslu akan melakukan rapat dengan para anggota Panwaslu lainnya untuk menyikpai keberadaan baliho tersebut. "Kita juga akan menyikapi baliho bakal calon lainnya, dengan melakukan konsultasi dengan Satpol PP," ujarnya. Ia mengatakan Panwaslu tidak berhak menurunkan secara langsung baliho tersebut, tetapi harus ada koordinasi dengan KPU Kota Depok dan pemerintah setempat. Hal senada juga dikatakan oleh, Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Depok, Sutarno. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan konsen terhadap tahapan-tahapan Pilkada, termasuk pengawasan terhadap birokrat. Those of you not familiar with the latest on news now have at least a basic understanding. But there's more to come.
"Keberadaan baliho Nur Mahmudi Ismail tentunya akan kita rapatkan dengan anggota lainnya, untuk mengambil suatu sikap," ujarnya. Sebelumnya Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto mengatakan sejumlah baliho yang menampilkan wajah Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dinilai sebagai bentuk sosialisasi terselubung, menjelang Pilkada. "Banyak foto Nur Mahmudi yang terpampang di tempat-tempat keramaian dan ini bisa menjadi alat sosialisasi terselubung," kata Rintis. Baliho maupun spanduk Nur Mahmudi dapat dilihat di sepanjang pusat kota Depok Jalan Margonda Raya baik terkait iklan layanan masyarakat (ILM), maupun keberhasilan Pemerintah Kota. "Kalau terlalu banyak foto Nur Mahmudi bisa jadi alat terselubung, saya minta itu diturunkan," tegasnya. Seharusnya, foto Nur Mahmudi yang berada di belakang mobil pemadam kebakaran bersama kepala dinas, maupun baliho Nur Mahmudi yang tengah memakai pakaian dinas pemadam kebakaran diturunkan. Untuk itu kata Rintis, dirinya akan segera mengecek apakah Daftar Penerimaan Anggaran (DPA) di Dinas Pemadam Kebakaran terkait kegiatan sosialisasi melalui baliho. Dikatakannya dirinya akan melihat apakah gambar yang dimuat di mobil atau baliho di jalan lainnya, memakai anggaran darimana, kalau ada berarti itu tidak sah karena baliho dan spanduk adalah bentuk sosialisasi yang masih sangat diminati masyarakat.(Ant/RIZ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar